Cyber crime adalah kejahatan dengan memanfaatkan aktivitas dunia maya menggunakan teknologi computer atau jaringan komputer. Berbagai macam modus yang dilakukan dalam cyber crime, misalnya transaksi online, peretasan website, pencurian atau penghapusan data perusahaan, penipuan identitas, menyebarkan virus ke komputer untuk merusak sistem dan merusak data, dan masih banyak lagi teknik cyber crime yang dilakukan para pelaku untuk merugikan pihak lain.
Berbagai macam analisa yang mencoba mengkaji mengapa Indonesia berada di posisi tertinggi terhadap resiko terserang kejahatan cyber. Analisa tersebut mulai dari semakin banyaknya hacker di Indonesia, baik itu asli Indonesia maupun luar Indonesia yang dengan sengaja melakukan prakteknya di Indonesia. Selanjutnya analisa yang mengatakan bahwa Indonesia tidak memiliki landasan hukum yang tegas dalam mengadili kasus kejahatan cyber.
Menurut data dan survey dari sejumlah lembaga keamanan internet seperti RSA di tahun 2014 menunjukkan bahwa cyber crime dapat memberi ancaman serius bagi individu, institusi, maupun negara dengan nilai kerugian global yang dapat menyamai pendapatan nasional sebuah negara.
Laporan berskala internasional mengenai serangan cyber kerap kali menempatkan Indonesia dalam posisi puncak, bahkan sampai mengalahkan negara-negara yang memiliki teknologi internet canggih seperti halnya Amerika Serikat, Tiongkok, hingga Korea Selatan.
Akamai pada kuartal II Tahun 2013 merilis laporan “State of The Internet” yang menginformasikan bahwa Indonesia berada di posisi tertinggi dengan sumber serangan kejahatan cyber, atau sekitar 38%, malampaui Tiongkok dengan raihan 33%.
Laporan Akamai pada Kuartal II Tahun 2014 pun masih menempatkan Indonesia dengan posisi kedua setelah Tiongkok. Indonesia mengalahkan Amerika Serikat, Taiwan, India, Rusia, dan Korea Selatan sebagai negara yang memiliki tingkat resiko tinggi terhadap serangan cyber.
Negara-negara di dunia mulai aware akan terbentuknya sebuah badan atau lembaga tegas yang menanggulangi, mengatur, mencegah, dan mengadili kejahatan cyber. Seperti negara-negara besar di dunia yang telah membentuk suatu badan khusus untuk cyber security. Seperti:
- Amerika dengan United States Cyber Command (USCYBERCOM) dibawah United States Strategic commando (USSTRATCOM) yang mulai diaktifkan pada tahun 2009
- Tiongkok yang saat ini semakin gencar membentuk prajurit dunia maya yang dikenal dengan nama “Blue Army”
- NATO, NATO Cooperative cyber Defence of Excellence (NATO CCD COE) merupakan badan keamanan cyber Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang didirikan pada 14 Mei 2008
- Israel, negara ini membentuk “Unit 8200” dengan spesialisasi cyber walfare diawah Israel Defence Forces (IDF)
- Australia yang mempunyai beberapa badan yang bertanggung jawab terhadap keamanan jaringan internet, misalnya AusCERT (Australian Computer Emergency Response Team) yang merupakan organisasi non pemerintah, dan CSOC (Cyber Security Operations Center) yang bertanggung jawab atas mendeteksi dan menangkal ancaman kejahatan cyber terhadap kepentingan dan pemerintah Australia.
Menindaklanjuti kebutuhan akan keamanan cyber di Indonesia, Kemenko Polhukam dan Kemkominfo bekerja sama dengan Kemkominfo menggelar suatu acara yang bertajuk “Simposium Nasional Cyber Security 2015” pada tanggal 3-4 Juni, bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta. Acara tersebut diselenggarakan dengan didasari oleh massifnya pengguna teknologi di Indonesia baik untuk bersosialisasi atau pun kegiatan ekonomi. Acara ini bertujuan untuk mencetuskan pandangan dan masukkan yang komprehensif, serta konstruktif terhadap upaya membangun system cyber security nasional yang tangguh. Acara tersebut diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi.
Hasil dari symposium akan menjadi referensi bagi Presiden dalam membuat kebijakan-kebijakan dan kerangka hukum yang dapat melindungi aktivitas cyber di Indonesia. Hal ini dinilai dari massifnya pengguna internet di Indonesia, sehingga menempatkan Indonesia pada posisi ke delapan sebagai negara dengan pengguna internet terbanyak di Indonesia, mencapai lebih dari 100 juta pengguna. Semakin pesatnya pertumbuhan konektivitas di Indonesia, maka semakin memfasilitasi tumbuhnya ekonomi baru yakni perekonomian digital. Maka hal inilah yang menjadi salah satu topik bahasan dalam acara Simposium Nasional Cybersecurity 2015 (SCNS). Dengan adanya SCNS, diharapkan semakin mengukuhkan rencana pembentukan suatu badan bertanggung jawab mengatasi kasus cyber di Indonesia, yang disebut dengan Badan Cyber Nasional (BCN). Tanggung jawab BCN bertugas di sektor kritikal, seperti energi, perbankan, dan transportasi publik.
Perkembangan e-commerce di Indonesia dinilai beberapa pakar melesat dengan cepat. perkembangan teknologi yang ada saat ini menjadi booster bagi e-commerce itu sendiri. e-commerce harus memiliki standar hardware, software, registration, security, electronic system certification dan supervision yang sesuai dengan aturan pemerintah Indonesia. semua pelaku e-commerce diwajibkan untuk peduli dan menerapkan standar keamanan informasi. E-commerce atau perdagangan elektronik ini mendapat perhatian khusus pada tahun ini.
Salah satu bahasan dalam SCNS adalah untuk membangun konsensus dalam pembangunan yang komprehensif. Sehingga nantinya tercipta pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Perusahaan dengan e-commerce diwajibkan peduli akan keamanan informasi dan transaksi yang memanfaatkan internet sebagai perantara.
Perusahaan yang mengimplementasikan e-commerce harus memiliki standarisasi keamanan informasi serta sumber daya yang bersertifikasi dalam keamanan informasi. Jangan hanya mengandalkan lembaga yang bertanggung jawab dalam kasus cyber, namun seluruh pihak berkepentingan wajib menjaga keamanan informasi. Tahun 2015 merupakan langkah awal Indonesia tegas dan tanggap dalam cyber security. Perekonomian Indonesia akan semakin berkiblat kepada perekonomian digital. Maka seluruh stakeholder harus mengutamakan keamanan informasi.
Referensi: ciso.co.id
