Agar e-Government Lebih Baik

Kementerian Kominfo terus berupaya mendukung penyiapan dan pengembangan kompetensi SDM di bidang e-government. Salah satu program yang diarahkan untuk pengembangan e-government adalah Bimbingan Teknis dan Sertifikasi  Kompetensi Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pe-TIK).

“Untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan untuk mendukung pemerintah yang baik (good governance) dan sejalan dengan kemajuan teknologi, mau tidak mau pemerintah di indonesia dituntut untuk menerapkan e-government,” jelas Kepala Puslibang Literasi dan Profesi Balitbang SDM Kemkominfo Gati Gayatri pada acara Bimtek dan Sertifikasi Kompetensi Pe-TIK Tingkat Dasar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Selasa (23/2/2016).

Bimbingan teknis dan sertifikasi Kompetensi Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pe-TIK) atau Chief Information Officer (CIO) Tingkat Dasar, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, Badan Litbang SDM Kemkominfo diikuti oleh 60 (enam puluh) pejabat yang mewakili SKPD dari instansi/Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Kota se Kalimantan Selatan.

Peserta disyaratkan memiliki kualifikasi antara lain tugas dan fungsi di bidang tata kelola teknologi informasi, minimal menjabat eselon III/akan dipromosikan sebagai penanggung jawab teknologi informasi, dan belum pernah mengikuti bimbingan teknis dan sertifikasi kompetensi sejenis.

Dukung e-Government

Implementasi e-government membutuhkan sistem pengelolaan informasi dan TI yang efektif dan efisien. “Kita semua tentu juga telah menyadari bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan informasi dan TI dalam organisasi dapat diwujudkan bila semua aktivitas itu direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik sehingga terintegrasi secara harmonis dan mampu membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasi, maka keberadaan dan peran seorang Pengelola TIK dalam organisasi pemerintah tentu sangat dibutuhkan,” tegas Gati Gayatri.

Oleh karena itu, menurut Gati Gayatri keberadaan Pe-TIK dalam organisasi pemerintah merupakan keharusan, karena termasuk Indikator dalam penilaian ranking e-government. “Sesuai hasil penilaian Universitas Waseda Jepang tahun 2015 yang bekerjasama dengan International Academy of CIO, Indonesia menduduki rangking ke-29 dari 63 negara yang dinilai,” kata Gati.

Lebih lanjut ia menjelaskan, teradapat sembilan indikator yang dinilai Universitas Waseda Jepang dalam menentukan ranking e-government suatu negara. “Penilaian yang dilakukan secara teratur setiap tahun sejak 2005 itu menggunakan indikator kesiapan jaringan/infrastruktur, optimisasi/efisiensi manajemen, aplikasi-aplikasi fungsi/layanan online, homepage/portal nasional, government chief information officer(pejabat pengelola TIK), promosi e-government,  partisipasi secara elektronik/pelibatan digital, pemerintah terbuka, dan keamanan cyber,” papar Gati Gayatri.

Sumber berita: kominfo.go.id
Sumber foto: digitalgov.gov

Bagikan:

Menu

[yikes-mailchimp form=”2″]

×

Powered by WhatsApp Chat

× Apa yang bisa kami bantu?