e-Nawacita Untuk Pelayanan Publik Bermutu

Presiden Joko Widodo dan segenap jajaran terus menggenjot e-Nawacita untuk dapat meningkatkan pelayanan publik yang bermutu. Harapan pemerintah adalah dengan memberlakukan e-Nawacita, maka tidak akan ada lagi istilah red tape bureaucracy yang identik melekat di pelayanan publik pemerintah. Kementerian Riset dan Teknologi, BPPT dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar dialog nasional degan tema, “Meraih e-Nawacita dengan Pelayanan Publik Secara Elektronik yang Inovatif dan Bermutu Untuk Sistem Pemerintahan dan Demokrasi”.

Acara tersebut digelar di Gedung BPPT II di bilangan MH.Thamrin yang dihadiri oleh beberapa menteri Kabinet Indonesia Hebat (KIH). Menkominfo Rudiantara, Menristek Muhammad Natsir, Menpan RB Yuddy Chrisnandi dan Mendagri Tjahjo Kumolo. Dalam sambutannya Rudiantara mengatakan bahwa jajaran kementeriannya sangat mendukung terlaksananya e-Nawacita di negara Indonesia. “Salah satu unsur penting dalam e-Nawacita adalah keberlangsungan broadband. Di sinilah kontribusi kami (red-Kemenkominfo),” ujar Rudiantara.

Ia pun menambahkan bahwa kementeriannya akan terus mengupayakan broadband Internet sebagai salah satu tulang punggung negara Indonesia. “Saya ingin seluruh wilayah Indonesia ini dapat mengakses Internet. Tujuannya ya itu tadi, tercapainya sasaran dalam e-Nawacita,” lanjut Rudiantara. Tercapainya e-Nawacita tidak hanya berbicara tentang meningkatnya peningkatan mutu pelayanan publik. Tetapi juga terwujudnya e-votingyang kini akan segera diimplementasikan oleh pemerintah.

Menristek M. Natsir mengemukakan bahwa dengan implementasi e-voting, pemerintah setidaknya dapat menghemat biaya sebanyak 60 persen. “Pemerintah setidaknya dapat mengurangi biaya politik,” tegas M. Natsir. Ia pun menambahkan bahwa dengan implementasi teknologi yang applicable, pemerintah tidak hanya dapat mengurangi biaya politik, tetapi juga mengurangi kecurangan pada pelaksanaan pemilu. “Perangkat e-votingtersebut tentu saja harus dibuat oleh anak bangsa,” tandasnya.

Senada dengan M. Natsir, Menpan RB Yuddy Chrisnandi mengatakan bahwa pemerintah telah membuat sebuah road map tentang aparatur sipil yang kompetitif. “Kehadiran e-Nawacita pun tidak terlepas dari keinginan untuk mendukung pelayanan publik yang baik,” kata Yuddy. Di satu sisi, pihak kementerian yang berada di bawah tanggung jawab Yuddy pun terus mendukung program pemerintah memberlakukan tata kelola pemerintahan yang baik.

Seakan tidak mau ketinggalan, Tjahjo selaku mendagri mengatakan bahwa ia menargetkan pada lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, e-government sudah harus diterapkan di Indonesia. Namun, Tjahjo melihat bahwa terdapat tumpang tindih regulasi terkait implementasi hal tersebut. “Tumpang tindih itu pasti kami selesaikan,” kata Tjahjo. “Implementasi e-government akan memperkuat esensi otonomi daerah,” sambungnya.

Sumber: ciso.co.id

Bagikan:

Menu

[yikes-mailchimp form=”2″]

×

Powered by WhatsApp Chat

× Apa yang bisa kami bantu?