Acara Simposium Nasional Cybersecurity (SNCS) direncanakan bakal dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo hari ini (03/06) di Hotel Borobudur, Jakarta. Sebagaimana diketahui, acara ini bertujuan untuk mencetuskan pandangan dan masukkan yang komprehensif, serta konstruktif terhadap upaya membangun sistem cybersecurity nasional yang tangguh.
“Kerangka komprehensif cybersecurity mutlak diperlukan untuk menjamin bergulirnya roda ekonomi Indonesia melalui partisipasi para pelaku dan pemangku kepentingan ranah cyber yang majemuk,” ungkap Menteri Polhukam, Tedjo Edhy Purdijatno di Jakarta beberapa waktu yang lalu.
Acara SNCS ini juga direncanakan bakal mengumpulkan pihak-pihak yang selama ini telah melakukan kajian terkait Badan Cyber Nasional (BCN).
“Selanjutnya, hasil dari simposium ini nantinya akan menjadi referensi bagi Presiden untuk menimbang langkah yang harus diambil atas kebijakan-kebijakan dan kerangka hukum yang dapat melindungi ranah cyber Indonesia,” ujarnya.
Adanya rencana BCN, juga dilandasi karena jumlah pengguna internet di Indonesia saat mencapai peringkat ke delapan terbanyak di dunia di mana pada akhir 2015 mencapai lebih dari 100 juta pengguna. Seiring juga dengan pertumbuhan konektivitas internet ini memfasilitasi tumbuhnya ekonomi baru yakni perekonomian digital.
Maka, sudah barang tentu, pertumbuhan ekonomi baru tersebut terselip modus-modus kejahatan di ranah cyber dengan berpotensi mengancam roda perekonomian dan keamanan negara.
Bahkan, menurut Anggota Deskcyber Kemenko Polhukam (Badan Cyber Nasional), Irvan Nasrun, jika menilik data dari International Telecommunication Union (ITU) dan ABI Research, Indonesia berada di peringkat ke 13 dalam daftar indeks keamanan cyber global. Daftar yang dirilis tersebut meliputi 193 negara di dunia.
“Saat ini, serangan ke dunia cyber Indonesia sekitar 50 ribu serangan per hari. Bisa dari hacker Indonesia, bisa hacker luar,” ujarnya.
Sumber: merdeka.com