Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan lomba yang “Hack the Pentagon“. Ini merupakan program berhadiah yang pertama kali diadakan dalam sejarah pemerintah federal.
Sesuai namanya, melalui ajang ini peserta ditantang agar membobol sistem keamanan Pentagon untuk keperluan identifikasi dan mengatasi celah keamanan dari sejumlah website Departemen Pertahanan.
Untuk mengadakan lomba ini, Departemen Pertahanan bekerjasama dengan HackerOne, salah satu penyedia platform program berhadiah untuk lomba pencarian bug yang berbasis di Silicon Valley.
Saat ini, HackerOne sudah membuka pendaftaran melalui situsnya untuk menjaring peserta yang memenuhi syarat. Tak hanya dari Amerika, peserta dari luar pun boleh mengikuti ajang ini.
Lomba ini akan dimulai pada 18 April 2016 dan berakhir pada 12 Mei 2016. Pemenang akan diumumkan paling lambat pada 10 Juni 2016.
Besaran uang yang akan diterima oleh pemenang akan berbeda untuk setiap individu, tergantung pada sejumlah faktor. Namun, minimal pemenang bisa membawa pulang setidaknya US$150 ribu (sekitar Rp2 miliar).
Tak main-main, Departemen Keuangan AS memeriksa sejumlah orang dan organisasi yang terlibat dalam terorisme, perdagangan narkoba dan kejahatan lainnya ternyata juga mendaftar untuk mengikuti ajang ini.
Setelah para peserta berhasil memberikan laporan kerentanan keamanan sesuai kualifikasi yang diharapkan, mereka akan menjalani pemeriksaan latar belakang kriminal yang bersifat dasar guna memastikan bahwa uang yang diperolehnya akan digunakan dengan bijaksana, termasuk untuk membayar pajak.
Program ini merupakan inisiatif Departemen Pertahanan Servis Digital setempat yang diluncurkan oleh Sekretaris Carter pada November 2015 lalu.
“Inisiatif ini akan menguji seberapa inovatif keamanan siber milik departemen keamanan namun dengan cara yang bertanggung jawab. Saya mendorong peretas yang ingin meningkatkan pertahanan digital kami untuk mengikuti kompetisi dan menunjukkan performa terbaik mereka,” kata Sekretaris Carter.
Sebelumnya, sudah ada beberapa perusahaan besar milik negara yang melakukan hal serupa untuk meningkatkan keamanan jaringan dan layanan digital.
Sumber berita: cnnindonesia.com
Sumber foto: hailscience.com