Pemerintah Tiongkok kembali memberlakukan aturan ketat terhadap warga mereka dalam menggunakan Teknologi Informasi. Belum lama ini, pemerintah Negeri Tembok Raksasa itu akan menempatkan unit polisi pada perusahaan internet dan teknologi di Negeri tirai bambu tersebut.
Dilansir TechCrunch, Kementerian Keamanan Publik Tiongkok menyebut langkah mengirimkan unit polisi pada perusahaan teknologi adalah demi menjaga keamanan nasioal dari serangan penjahat siber. Tiongkok bermaksud ingin melindungi dalam negeri mereka dari peretasan cyber, menangkal kelompok teroris dan penipuan online. Unit polisi tersebut juga akan diberikan tugas untuk semaksimal mungkin mencegah konten negatif seperti pornografi. Namun dikatakan lebih jauh kementerian tersebut enggan mengungkapkan nama perusahaan internet mana saja yang akan dikirimi unit polisi tersebut. Badan pemerintah itu juga tak mengungkapkan kapan rencana ini akan mulai diberlakukan.
Kementerian tersebut hanya mengatakan mereka telah mengirimkan pemberitahun kepada beberapa perusahaan seperti China Mobile, perusahaan telekomunikasi terbesar China, perusahaan e-commerce Alibaba, WeChat, perusahaan keamanan online Qihoo 360 dan perusahan web terbesar Baidu. Perusahaan tersebut kemungkinan adalah perusahaan yang akan menerima penempatan unit polisi pemerintah Tiongkok.
Terkait hal ini, Alibaba mengaku mendukung langkah pemerintah dalam melindungi keamanan nasional. “Kami bekerja sama denga otoritas China untuk melawan aktivitas ilegal dan kriminal di internet. Ini adalah prioritas kami untuk menjaga keamanan dan kehandalan platform kami dalam melindungi pelanggan,” kata juru bicara Alibaba dalam keterangannya.
Sebagai negara berpenduduk terpadat di dunia, perkembangan internet di China memang berkembang pesat. Berdasarkan data terakhir dari Pusat Informasi Jaringan Internet China, saat ini pengguna internet di Negeri Tirai Bambu itu tercatat sebanyak 591 juta orang.
Meski terbilang sangat banyak, namun pemerintah negara sosialis ini memiliki aturan ketat terhadap warga mereka yang menggunakan internet. Termasuk melakukan sensor terhadap berbagai konten yang bisa membahayakan pemerintah.
Sumber: ciso.co.id
