Transaksi jual-beli mata uang digital di Indonesia kini tak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Pasalnya, cryptocurrency kini sudah disamakan dengan komoditas dan bisa diperdagangkan di bursa berjangka.
Kepastian hukum ini didapati setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia mengeluarkan peraturan No. 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (crypto asset) di bursa berjangka. Aturan ini ditandatangani pada 8 Februari 2019.
Penerbitan peraturan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah terus mengikuti perkembangan industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) yang dinamis dan selalu berupaya memberikan ruang untuk pengembangan usaha inovasi komoditas digital. Bappebti berkomitmen memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta kepastian berusaha di sektor tersebut.
Dalam aturan ini dinyatakan Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.
Sementara Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto.
Pelanggan Aset Kripto adalah pihak yang menggunakan jasa Pedagang Aset Kripto untuk membeli atau menjual Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk mengelola tempat penyimpanan Aset Kripto dalam rangka melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Aset Kripto.
Bukti Simpan Aset Kripto adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengelola Tempat Penyimpanan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Aset Kripto yang disimpan.
Wallet adalah media yang dipergunakan untuk menyimpan aset kripto baik berupa koin atau token. Token adalah salah satu bentuk Aset Kripto yang dibuat sebagai produk turunan dari koin.
Koin adalah salah satu bentuk Aset Kripto yang memiliki konfigurasi blockchain tersendiri dan memiliki karakteristik seperti Aset Kripto yang muncul pertama kali yaitu bitcoin.
Aset Kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset.
Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Melalui peraturan ini, BAPPEBTI menegaskan beberapa ketentuan teknis yang harus dipatuhi oleh pemain-pemain di industri kripto. Peraturan ini tentunya berdampak pada pasar aset kripto, di antaranya adalah:
- Adanya bursa berjangka
Tercatat pada Bab 1 Pasal 1, Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi. Dengan adanya pasal ini, ke depannya pasar kripto akan diramaikan dengan munculnya banyak bursa berjangka di mana fungsinya adalah untuk menyediakan fasilitas kontrak berjangka aset kripto bagi para anggotanya. Cukup menarik jika melihat bagaimana perdagangan aset kripto berjangka ke depannya.
- Adanya pasar fisik aset kripto
Peraturan aset kripto BAPPEBTI mengatur pembentukan pasar fisik aset kripto yang difasilitasi oleh bursa berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto (exchange) untuk transaksi jual/beli aset kripto. Pasar fisik ini bertujuan sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan penyediaan sarana serah terima fisik, serta sebagai referensi harga di bursa berjangka.
- Adanya lembaga kliring berjangka
Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring transaksi perdagangan berjangka. Nantinya segala transaksi aset kripto yang terjadi, harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Lembaga Kliring Berjangka, proses pengecekan mencakup kesesuaian dana pemilik aset kripto, catatan perpindahan dana pada sistem pedagang fisik aset kripto, dan nominal yang tercatat pada tempat penyimpanan aset kripto.
- Adanya pengelola tempat penyimpan aset kripto
Berdasarkan peraturan aset kripto BAPPEBTI ini, pengelola tempat penyimpanan aset kripto adalah pihak yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan, dan/atau penyerahan aset kripto. Server tempat penyimpanan juga harus berada di dalam negeri, memiliki cadangan server, dan memiliki sertifikasi ISO 27001.
- Pedagang fisik aset kripto harus memiliki 1 triliun rupiah
Pedagang Fisik Aset Kripto dalam konteks ini merujuk pada pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi aset kripto dan/atau memfasilitasi pelanggan aset kripto. Selain harus secara resmi mendaftarkan diri dan mendapatkan persetujuan BAPPEBTI untuk beroperasi, pedagang fisik aset kripto juga harus menyetorkan nominal rupiah sebesar Rp 1 triliun sebagai modal dan mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp 800 miliar. Selain itu, pedagang fisik aset kripto juga diharuskan memiliki sistem yang memadai, menaati SOP, dan memiliki Disaster Revovery Centre (DRC) yang terletak dalam jarak 20km.
- Calon pedagang fisik aset kripto harus memiliki modal 100 miliar Rupiah
Poin berikutnya berlaku bagi para pemain baru yang ingin masuk sebagai pedagang fisik aset kripto (exchange). Di Pasal 24, calon pedagang fisik aset kripto harus menyetor modal awal sebesar Rp 100 miliar dan mempertahankan saldo modal akhir sebesar Rp 80 miliar. Selain itu, calon exchange juga harus memberikan dokumen yang diperlukan, memberikan akses sistem kepada BAPPEBTI (read only), serta menyampaikan laporan berkala atas pelaksanaan perdagangan aset kripto. Tanda daftar calon pedagang fisik aset kripto berlaku paling lama 1 tahun sejak berlakunya peraturan badan ini.
Dilanjutkan di Pasal 25, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah mendapatkan tanda daftar dan memenuhi persyaratan sebagai Pedagang Aset Kripto dapat langsung mengajukan permohonan persetujuan sebagai Pedagang Aset Kripto.
- Harus ada pegawai dengan sertifkasi Certified Information System Security Professional(CISSP) dan sertifikasi ISO 27001 untuk organisasi
Untuk membentuk ekosistem yang kondusif dan profesional, adanya standar sertifikasi yang ditetapkan oleh BAPPEBTI kepada para pemain industri kripto. Di Pasal 8 tercatat bahwa setiap pedagang fisik aset kripto (exchange) wajib memiliki minimal 1 pegawai yang bersertifikasi Certified Information System Security Professional (CISSP). Dari segi sistem, sistem sarana transaksi aset kripto harus memiliki sertifikasi ISO 27001 (Information Security Management System), ISO 27071 (cloud security), dan ISO 27018 (cloud privacy).
- Aset kripto harus masuk Top 500 Coinmarketcap
Dalam peraturan aset kripto BAPPEBTI Pasal 3, tercatat bahwa aset kripto harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat layak diperdagangkan, di antaranya adalah: berupa aset kripto utilitas dan kripto beragun aset (crypto backed asset), nilai kapitalisasi pasar masuk dalama peringkat 500 besar di coinmarketcap, masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia, dan memiliki manfaat ekonomi serta telah dinilai risikonya. Aset kripto yang boleh diperdagangkan hanya aset kripto yang telah ditetapkan oleh BAPPEBTI.
Tentunya dengan keluarnya Peraturan aset kripto BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019, tentunya industri pasar kripto akan berkembang ke tahap selanjutnya. BAPPEBTI juga patut diberikan apresiasi dalam langkahnya mengeluarkan peraturan teknis ini, namun sepertinya masih dibutuhkan pembahasan lebih lanjut dengan pemain industri.
Referensi sumber:
Sumber dokumen: Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019.
https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-terbitkan-peraturan-tentang-kripto-dan-emas-digital
Baca Juga :
