Pasca peretasan yang menimpa Office of Personal Management (OPM) beberapa waktu lalu, pakar keamanan siber memprediksi bahwa Tiongkok tengah membangun database staf pegawai negeri AS. Dengan bobolnya sistem keamanan OPM, sekitar 4 juta identitas staf pegawai AS dipastikan terekspos. Tuduhan terkait peretasan ini mengarah pada negara Tiongkok yang menjadi biang keladinya.
Grup hacker yang berkaitan dengan pemerintah Tiongkok disinyalir telah membobol sistem keamanan OPM. Beberapa pengamat mengatakan bahwa aksi peretasan ini memiliki keterkaitan langsung dengan insiden yang menimpa dua perusahaan asuransi terbesar AS yaitu, Anthem dan Premera Blue Cross. “Peretasan OPM, Anthem, Premera Blue Cross disinyalir dilakukan oleh pelaku yang sama,” kata para pengamat.
Terkait dengan pembangunan database, Rich Barger, peneliti keamanan dari ThreatConnect, mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok telah sejak dulu mengumpulkan informasi pemerintah AS melalui staf pegawainya. “Melalui peretasan itu, pemerintah Tiongkok akan lebih memahami siapa targetnya baik perangkat elektronik maupun manusianya,” kata Barger.
Peretasan yang bertujuan untuk mengumpulkan database pegawai menurut Barger adalah cara baru yang terbilang unik. “Sebelumnya pemerintah Tiongkok hanya menargetkan perusahaan-perusahaan besar untuk mencuri rahasia dagang mereka,” kata Barger. “Aksi kali ini jelas bertujuan untuk mata-mata,” lanjutnya.
Menanggapi peretasan yang menimpa OPM, salah satu pejabat penting di pemerintahan AS mengatakan bahwa aksi ini adalah bagian dari strategi global yang dilakukan oleh Tiongkok untuk mengumpulkan informasi melalui big data theft dan big data aggregation. Pejabat pemerintah AS membuka kasus peretasan ini pada hari Kamis lalu. Walaupun berdasarkan keterangan mereka, OPM telah mendeteksi penyusupan ini sejak awal tahun 2015 lalu.
Pemerintah AS pun bereaksi keras menanggapi hal ini. Pasalnya, semua data informasi yang dicuri merupakan milik pegawai pemerintah. Hal tersebut berpotensi bagi Tiongkok untuk merekrut mata-mata, pengumpulan informasi dan kontra intelijen. Tidak hanya itu saja, data yang terekam di OPM mencakup pula kegiatan pegawai pemerintah AS yang berada di Tiongkok. Menurut para pakar keamanan, ketika Tiongkok mengetahui kapan dan di mana saja pegawai AS berada di wilayah Tiongkok, pemerintahan Xi Jinping akan dengan mudah menemukannya.
Pemerintah Tiongkok melalui juru bicara kementerian luar negerinya mengatakan bahwa negaranya tidak terlibat peretasan apapun. “Saya berharap bahwa pemerintah AS mau berdiskusi dan terbuka terkait insiden. Kami menyangkal semua tuduhan tersebut,” ujar pernyataan resmi dari juru bicara tersebut.
Sumber: ciso.co.id
