Pemerintah AS diprediksi akan sulit mencapai kesepakatan dengan Tiongkok terkait cyber warfare. Presiden Tiongkok Xi Jinping akan mengunjungi Washington sebagai bagian dari kunjungan kepresidenannya. Presiden Obama dan Xi Jinping akan membahas banyak hal mulai dari masalah perlambatan ekonomi hingga ke permasalahan cyber warfare. Terkait dengan pembahasan kesepakatan cyber warfare, baik Obama maupun Xi Jinping akan saling bertolak belakang.
Penasihat keamanan untuk Presiden Obama, Susan Rice mengemukakan bahwa pemerintah AS menginginkan Tiongkok untuk menghentikan semua bentuk spionase siber. Hingga saat ini, pemerintah AS sangat yakin bahwa segala bentuk kasus peretasan maupun pencurian data perusahaan dan pemerintah selalu terkait dengan hacker yang didukung oleh negara. Dalam hal ini tentu saja Tiongkok adalah sasaran “kemarahan” pemerintah AS.
Kasus terakhir yang cukup menyita perhatian publik adalah bocornya 4,9 juta data pegawai AS yang disimpan oleh Office of Personal Administration (OPM). Tim investigasi menyatakan bahwa kasus peretasan tersebut diduga kuat dilakukan oleh hacker yang berasal dari Tiongkok untuk kepentingan intelijen. Rice menjelaskan bahwa permintaan pemerintah AS untuk menghentikan spionase siber sangat terkait dengan keamanan nasional dan permasalahan ekonomi.
“Spionase siber sudah sampai pada tahap yang sangat menjengkelkan,” tegas Rice ketika memberikan presentasi di George Washington University. “Kesepakatan cyber warfare di dalamnya termasuk penghentian spionase siber. Hal tersebut sangat menentukan pada masa depan hubungan bilateral AS-Tiongkok,” sambung Rice. Presiden Xi Jinping sebelumnya telah mengatakan pada awak media bahwa negaranya sama sekali tidak terlibat dalam peretasan ataupun pencurian rahasia dagang perusahaan AS.
“Menurut undang-undang internasional, peretasan dan pencurian data secara maya adalah ilegal,” kata Xi Jinping. “Tiongkok dan AS memiliki permasalahan yang sama dalam hal cyber security. Kerja sama di antara kedua pihak akan membantu memecahkan permasalahan tersebut,” lanjutnya. Namun demikian, eksekutif AS menginginkan adanya sanksi ekonomi bagi Tiongkok karena mereka meyakini bahwa Tiongkok berada di balik semua kasus peretasan dan pencurian data.
Clayton Dube, salah satu pakar hubungan AS-Tiongkok mengatakan bahwa friksi di antara kedua negara telah meningkat selama 10 tahun terakhir. Ia menjelaskan bahwa kesepakatan cyber warfare akan sulit tercipta karena kesenjangan kepentingan sangat lebar yang ada di antara keduanya. Posisi AS sendiri sangat dilematis. Eksekutif menginginkan adanya sanksi ekonomi pada Tiongkok. Di satu sisi, pemberian sanksi tersebut justru akan membuat perekonomian dunia ikut melambat. Pasalnya adalah melambatnya perekonomian dunia tidak terlepas dari kelesuan ekonomi Tiongkok sendiri.
Sumber: ciso.co.id
