Pemerintah Akan Terapkan Tata Kelola dan Keamanan Internet

Menanggapi tingginya penggunaan Internet di Indonesia, pemerintah berencana akan menerapkan tata kelola dan keamanan Internet dengan lebih baik lagi. Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara pada acara diskusi Implementing The Indonesian Broadband Plan and Strengthening Cyber Security in Support of The Asean Community 2015 di JCC, Senayan, Jakarta. Rudiantara menjelaskan bahwa pada Indonesian Broandband Plan, pemerintah perlu memperkuat arsitektur Internet dalam aspek keamanan dan tata kelolanya.

Broadband Plan itu jangan dijadikan sebagai pijakan yang rigid. Itu hanya guideline bagi industri telekomunikasi,” tutur Rudiantara. Untuk memperkuat keamanan dan tata kelola Internet, Rudiantara menyatakan harus bekerja sama dengan berbagai pihak. “Kemenkominfo itu bukan lembaga yang tahu semua hal tentang Internet. Justru sekarang publik-lah yang lebih tahu,” sambung pria yang akrab disapa Chief RA. Bentuk kerja sama security improvement bisa melibatkan swasta, pemerintah, industri dan komunitas seperti PANDI, APJII, ID-SIRTII dan ID CERT.

Rudiantara pun sempat menyinggung tentang ekosistem jaringan. “Jaringan itu pada dasarnya ada dua. Fixed broadband dan mobile broadband. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN yang aktif menggunakan Internet. Menurut data, mobile broadband adalah satu media mengapa jumlah penetrasi Internet di Indonesia sangat tinggi,” sambung Rudiantara. Terkait dengan penggunaan Internet sendiri, Rudiantara menyatakan bahwa Kemenkominfo akan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk membangun jaringan Internet di Papua.

“Tadi pagi Wapres Jusuf Kalla meminta pada Kemenkominfo dan Kementerian PU untuk segera menandatangani pembangunan infrastruktur di Papua,” kata Rudiantara. “Rencananya Kementerian PU akan membangun infrastruktur jalan tol di sana dan kita akan bekerja sama dalam hal pembangunan infrastruktur telekomunikasi,” sambungnya. Percepatan infrastruktur Internet dan telekomunikasi sendiri menurut Rudiantara tidak bisa dilepaskan dari program pemerintah untuk segera membangun e-government, e-health dan layanan elektronik publik lainnya. “Untuk itulah pemerintah perlu membangun perencanaan keamanan dan tata kelola Internet lebih baik lagi,” kata Rudiantara.

Di satu sisi, Rudiantara sendiri sempat meluruskan isu simpang siur tentang Google Loon. “Proyek Google Loon belum ada business model yang jelas. Kalau Google ingin menerapkan proyeknya di Indonesia, izin yang diberikan adalah izin test dan harus bekerja sama dengan provider yang sudah exist seperti Telkomsel, Indosat dan XL,” tambahnya. Chief RA pun optimis bahwa Internet sebagai backbone di Indonesia akan lebih baik di tiga tahun ke depan.

Sumber: ciso.co.id

Rate this post

Bagikan:

[yikes-mailchimp form=”2″]

× Apa yang bisa kami bantu?