Transformasi digital menjadi salah satu hal yang harus dilakukan oleh Indonesia agar dapat menjadi bangsa yang mandiri. Hal ini disampaikan oleh Deputy BPPT Chairman for IT, Energy and Material, Hammam Riza pada acara IDNOG Workshop & Conference yang berlangsung Kamis (28/7/16) di Le Meridien Hotel Sudirman.
“Transformasi digital di Indonesia membutuhkan kerjasama dari seluruh stakeholder dalam membangun kebersamaan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat saat ini dan di kemudian hari. Digital transformation harus didorong dan dijaga secara bersama-sama demi mencapai kemandirian bangsa,” ujar Hammam.
Untuk mencapai tujuan tranformasi digital tersebut, lanjut Hammam, pemerintah harus fokus pada ICT atau teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini didukung oleh ekspektasi IDC yang menyebut, di tahun 2016, pemerintah Indonesia dapat mengubah pola pikir sederhana dari internet dasar dan penetrasi smartphone menjadi fokus pada proses digitalisasi ekonomi untuk dapat mengejar ketertinggalannya.
Hammam juga menjelaskan, ICT menjadi salah satu faktor utama dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah, menurut Hammam, adalah dengan melakukan digitalisasi pemerintahan dan layanan publik, baik yang disediakan swasta maupun pemerintah.
Tidak hanya mempercepat proses, peralihan dari cara konvensional ke digital juga dinilai mampu menghadirkan kemudahan yang akan berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima.
Saat ini, pemerintah tengah fokus pada lima sektor utama, yaitu pemerintahan, pendidikan, logistik, kesehatan dan perdagangan. Kelima sektor ini dinilai menjadi pilar utama yang harus disokong demi menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital dan mandiri.
Untuk sektor pemerintahan, jelas Hammam, digitalisasi telah dan akan terus diterapkan pada pemilihan wakil rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menjadikan proses pemilihan menjadi lebih transparan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selain itu, trusted digital identity yang diterapkan pemerintah melalui e-KTP juga dianggap sebagai kunci untuk seluruh layanan e-service yang akan dicanangkan oleh pemerintah.
Namun, dalam mewujudkan hal ini, Hammam mengaku ada tantangan dan kendala yang harus dihadapi, terutama di bidang keamanan siber. Sejumlah faktor yang menjadi kendala dan tantangan tersebut, lanjutnya, disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya dasar hukum dan kebijakan siber yang belum sempurna serta kurangnya kesadaran akan keamanan informasi.
Sumbe artikel: teknologi.metrotvnews.com
Sumber foto: teknologi.metrotvnews.com
